Hal – Sel // Global Investigasi News – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Halmahera Selatan angkat bicara soal mencuatnya dugaan skandal penggelapan Dana Desa (DD) tahap I Tahun Anggaran 2025 di Desa Bisori, Kecamatan Kasiruta Barat.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, dengan tegas menyatakan kasus ini merupakan bukti lemahnya sistem pengawasan pemerintah daerah.
,“Penunjukan pejabat sementara (Pj) Desa Bisori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel harus dipertanyakan. Jangan cuci tangan, DPMD juga harus ikut bertanggung jawab karena pejabat itu mereka yang tunjuk,” tegas Harmain Rusli kepada media, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, skandal tersebut tidak hanya mencoreng nama baik pemerintahan desa, tetapi juga mempermalukan wajah pemerintah kabupaten.
“Dana Desa itu uang rakyat. Seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini sudah melukai rasa keadilan masyarakat Bisori,” ujarnya.
Harmain juga menyoroti minimnya transparansi penggunaan dana tahap I 2025 yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai program desa seperti penyediaan WiFi Starlink, tong sampah, kegiatan kepemudaan, hingga pengadaan bodi ketinting lengkap dengan mesin. “Kenyataannya program itu nol, tapi anggaran habis. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi penggelapan terstruktur,” katanya.
Ia menegaskan DPMD Halsel dan Inspektorat tidak boleh tinggal diam. “Audit menyeluruh harus segera dilakukan, dan jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus transparan sampai tuntas. Jangan tunggu viral baru bergerak,” seru Harmain Rusli.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kantor desa adalah pusat pelayanan publik. Jika Pj jarang berkantor, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dan pengawasan.
“Warga Bisori sudah jelas-jelas menderita akibat pelayanan lumpuh. Ini bukti nyata bahwa Pj hanya menjadikan jabatan sebagai alat menguras anggaran,” imbuhnya.
Harmain menutup komentarnya dengan mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini. “Kami di GPM Halsel akan terus mengawasi, mendesak, dan mengawal agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih,” tegasnya.(Tim/Red)
