Berita  

Proyek Puskesmas Way Lima Rp. 2,8 Miliar Diduga Asal Jadi, GMBI Desak Aparat Usut Tuntas

PESAWARAN –
Proyek peningkatan Gedung Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang menelan anggaran Rp2.887.969.600 dari APBD Tahun 2025, kini menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Perkasa Alam itu diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknis dan terindikasi bermasalah dalam kualitas.

Hasil investigasi lapangan yang dilakukan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada Senin (29/9/2025), dipimpin langsung Ketua Tim Reza bersama Ketua Distrik GMBI Pesawaran, Rozi Yuni, serta didampingi awak media, menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi pembangunan.

Seorang warga yang ikut bekerja dalam proyek, enggan disebutkan namanya, mengaku melihat langsung ketidakberesan pekerjaan. “Kesalahan itu banyak, bukan di besinya saja, hampir semuanya,” ungkapnya.

Ketua Tim Investigasi GMBI, Reza, menegaskan dugaan proyek dikerjakan asal-asalan. “Besi pada tiang beton kombinasi hanya berukuran 8-10 mm. Kondisi hamparan dak lantai dua juga serupa. Ini jelas-jelas tidak mengutamakan mutu dan kualitas jangka panjang. Kuat dugaan proyek ini dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi dengan indikasi korupsi,” tegasnya.

Nada keras juga disampaikan Rozi Yuni. Menurutnya, proyek fasilitas kesehatan tidak boleh main-main karena menyangkut keselamatan publik. “Dana ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Apalagi gedung ini untuk pelayanan kesehatan. Kalau sampai terjadi hal buruk di kemudian hari akibat kelalaian pembangunan, siapa yang bertanggung jawab?” tegas Rozi.

GMBI menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen segera melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga DPRD Komisi III untuk meminta investigasi mendalam.

“Pengelolaan uang negara harus benar-benar maksimal. Hasilnya harus dirasakan masyarakat, bukan justru menguntungkan segelintir oknum,” pungkas Rozi.
Sorotan keras ini menjadi peringatan agar pihak terkait segera turun tangan. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek strategis yang dibiayai dari uang negara.