Normalisasi Sungai Ciburandul di KBB Dihantam Masalah Lahan Strategis dan Bangunan Warga

​Bandung Barat, 7 Oktober 2025 – global investigasi news.com. Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menanggulangi banjir melalui normalisasi Sungai Ciburandul menemui jalan terjal. Proyek vital yang mencakup area Padalarang, Batujajar, hingga Ngamprah ini tak hanya berhadapan dengan tumpukan sampah, namun juga dengan kendala birokrasi perizinan lahan strategis dan masalah teknis di permukiman padat.
​Krisbiantoro, Kepala Bidang (Kabid) PUTR KBB, menjelaskan bahwa penanganan banjir ini memerlukan kolaborasi multisektor yang sangat kompleks. “Ini bukan sekadar pengerukan, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan aset negara,” ujarnya.
​Lahan Kereta Api dan Kajian KCIC Jadi Sorotan
​Salah satu hambatan terbesar terletak pada status kepemilikan lahan di sepanjang bantaran sungai. Sebagian besar area yang direncanakan untuk pembangunan resapan air berada di bawah kendali PT KAI dan pemerintah pusat.
​”Kami sudah merekomendasikan pembangunan resapan air, bahkan mengarah ke kawasan KCIC. Namun, karena ini adalah lahan strategis, perlu kajian yang sangat mendalam agar struktur vital tidak terganggu,” terang Krisbiantoro. Proses ini membutuhkan koordinasi intensif untuk mendapatkan lampu hijau, mengingat sensitivitas area tersebut.
​Dilema Pengerukan dan Bangunan Warga
​Tantangan berikutnya datang dari warga yang bermukim di pinggir sungai. Keberadaan bangunan di bantaran sungai mengharuskan Dinas PUTR ekstra hati-hati. Pengerukan sedimen dan lumpur tidak bisa dilakukan sembarangan karena berisiko besar merusak fondasi rumah penduduk.
​”Kami tidak akan langsung masuk dengan alat berat. Kuncinya adalah kesepakatan,” tegasnya. Menurut Krisbiantoro, perlu ada musyawarah dengan warga untuk menentukan batas aman kedalaman dan teknis pengerukan. Keselamatan dan keamanan warga menjadi prioritas sebelum langkah normalisasi fisik dilanjutkan.
​Sampah dan Solusi Lintas Dinas
​Selain masalah teknis dan perizinan, tumpukan sampah tetap menjadi momok yang memperlambat laju air dan proses normalisasi. Untuk mengatasi ini secara holistik, Dinas PUTR tidak berjalan sendiri.
​Mereka menggandeng Dinas Perhubungan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang sering beraktivitas di sekitar sungai dan berpotensi menyumbang sampah. Ke depan, Pemkab KBB juga merencanakan pembentukan jalur hijau di sepanjang sungai. Jalur ini akan berfungsi ganda sebagai jalur inspeksi dan ruang terbuka hijau, sekaligus diharapkan meningkatkan kesadaran warga akan kebersihan.
​”Kami berharap normalisasi ini membawa solusi permanen bagi masalah sungai di permukiman. Kelancaran aliran sungai adalah kunci untuk meminimalisir risiko banjir di Bandung Barat,” tutup Krisbiantoro, seraya berharap dukungan penuh dari masyarakat.
​Apakah Anda ingin narasi ini dibuat lebih ringkas untuk media sosial atau lebih fokus pada salah satu tantangannya (misalnya, masalah lahan strategis)?
Sekdis PUTR menuturkan alahamdulillah setelah adanya koordinasi langsung dengan Provinsi, BBWS, baru kita bisa langsung mengerjakan dengan alat berat, yang dulu d kerjakan dengan secara manual, warga setempat sempat meminta agar jalan bisa di perlebar lagi karena sering mengakibatkan macet” tegasnya Aan Sekdis PUTR. Liputan m.nurpai