Lampung Timur – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan UPTD SDN 3 Rukti Sedyo di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan publik. Berdasarkan pantauan lapangan, pelaksanaan pembangunan dengan nilai Rp 467.926.085 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 ini diduga tidak sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.
Proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 3 Rukti Sedyo ini seharusnya menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Pendidikan untuk memperbaiki sarana pendidikan dasar. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan indikasi kuat adanya pekerjaan asal jadi dan pengawasan yang lemah.
Temuan di Lapangan: Dinding Tidak Rata dan Kolom Tak Presisi
Pantauan wartawan menunjukkan dinding bata yang sudah berdiri tampak tidak rata dan tidak sejajar, dengan campuran adukan semen yang minim dan tidak merata.
Beberapa kolom beton juga terlihat tidak presisi dan miring, dengan bekisting seadanya tanpa penopang yang kuat. Hal ini berpotensi menurunkan kekuatan struktur dan mempercepat kerusakan bangunan.
Material besi tulangan (rebar) terlihat menumpuk tanpa penutup, sebagian berkarat akibat terkena air hujan. Sementara itu, pasir dan batu kali diletakkan langsung di tanah tanpa alas pelindung, yang dapat menurunkan mutu material bangunan.
Keselamatan Kerja (K3) Diabaikan
Fakta lain yang cukup mencolok adalah minimnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pekerja di lapangan terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu proyek, atau sarung tangan. Mereka bahkan menggunakan kursi kayu seadanya untuk menjangkau bagian atas bangunan, yang jelas membahayakan keselamatan kerja.
Kondisi ini bertentangan dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Konstruksi.
Papan Proyek Tidak Transparan
Meski papan proyek sudah terpasang, namun informasinya tidak lengkap.
Dalam papan tersebut hanya tertulis nama kegiatan, sumber dana, nilai proyek, dan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender, tanpa mencantumkan nama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, atau penanggung jawab teknis.
Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2019, setiap proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBN/APBD wajib mencantumkan secara lengkap informasi pihak pelaksana dan pengawas untuk menjamin transparansi publik.
Ketiadaan data tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan dan penggunaan dana negara tersebut.
Indikasi Pelanggaran Teknis dan Administratif
Jika temuan di lapangan terbukti benar, maka pelaksanaan proyek ini berpotensi melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Konsekuensinya, pelaksana proyek dapat dikenai sanksi berupa:
Teguran tertulis atau penghentian sementara pekerjaan,
Pemutusan kontrak kerja,
Hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan unsur kelalaian berat atau penyimpangan dana.
Selain itu, pelanggaran penggunaan dana bantuan pemerintah dapat diperiksa oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, atau aparat penegak hukum.
Warga dan Orang Tua Siswa Soroti Mutu Proyek
Sejumlah warga sekitar sekolah dan orang tua murid juga menyayangkan mutu pembangunan tersebut.
“Kalau bangunannya seperti itu, bagaimana nanti bisa tahan lama? Uangnya bukan sedikit, itu dari negara,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Warga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dan memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, agar dana negara tidak terbuang percuma.
Progres Lambat, Pelaksanaan Baru Tahap Awal
Hingga pertengahan Oktober 2025, pekerjaan baru mencapai tahap awal struktur dan dinding bata. Dengan waktu pelaksanaan hanya 150 hari kalender, progres tersebut dinilai lambat dan berpotensi
