Berita  

Wakil Ketua DPRD Dr. MA Hailuki, MSI Berikan Pandangan OPD Harus Responsif Guna Mencegah Politisasi Aspirasi Masyarakat.

Bandung-Berikan Pandangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Guna mencegah Politisasi Aspirasi Masyarakat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Bandung Fraksi Partai Demokrat Dr.MA.Hailuki ,MSI.berikan berbagai pandangan tentang Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB) .

Berikut ini pandangan saya tentang Aliansi Masyarakat Kab. Bandung :

  1. Alhamdulillah aksi penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Kab. Bandung ke DPRD Berlangsung aman dan damai. Proses dialog berjalan dalam kerangka dialektika yang konstruktif. DPRD selalu membuka ruang komunikasi terhadap semua aspirasi masyarakat, tidak boleh ada sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan para wakil rakyat.
  2. Kami berharap OPD & instansi terkait pun segera merespon lima persoalan yang di pertanyakan oleh Aliansi Masyarakat Kab. Bandung yaitu meliputi legalitas perda pembentukan/penyertaan modal BDS, Revitalisasi Pasar Banjaran, transparansi pengadaan barang & jasa, dampak lingkungan SPAM PDAM Wilayah Bandung Timur, pemberdayaan komunitas pemuda secara merata.
  3. Saya meminta kelima aspirasi tersebut harus dapat disikapi secara tuntas dan utuh oleh OPD dan instansi terkait melalui berbagai langkah solusi yang konkret guna mencegah terjadinya politisasi akibat persoalan yang berlarut-larut. Apabila OPD dan instansi terkait lamban dalam melakukan respons maka DPRD tidak segan-segan untuk menegur dan mengingatkan melalui fungsi pengawasan, anggaran & legislasi.Tegas.**

Dr. M.A. Hailuki, MSi
Waka DPRD Kab. Bandung
Waka Fraksi Partai Demokrat