Nabire, Papua Tengah ======
Pemilihan dan pelantikan Kepala Suku Besar Wate di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan adat Wate.
Pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya berperan dalam aspek administratif dan koordinatif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Para Kepala Suku yang digelar di Caffee Hotel Getz Nabire, Kamis (6/11/2025). Musyawarah dihadiri sejumlah tokoh adat serta Staf Ahli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Beny Karet, dan anggota DPRK Nabire Ellon Raiki berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan mufakat.
Dalam musyawarah tersebut, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, menegaskan pentingnya menjaga legitimasi adat dalam proses pelantikan.
“Para kepala kampung memang diangkat oleh Kepala Suku Besar, sehingga bila mereka yang melantik, nilai keabsahannya secara adat menjadi kurang kuat. Pelantikan harus dilakukan oleh para tua-tua adat,” ujar Otis Monei.
Sebagaimana diketahui, di lingkungan Suku Wate terdapat 10 kepala kampung yang memiliki hak memilih dan melantik Kepala Suku Besar. Namun, seluruh peserta musyawarah sepakat bahwa proses pemilihan dan pelantikan harus mengikuti tatanan adat yang berlaku, guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta menjaga keutuhan adat di tengah dinamika sosial dan pemerintahan, termasuk isu pemekaran wilayah.
Untuk memperkuat kelembagaan adat, para kepala suku juga mengusulkan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang bersifat mengikat seluruh wilayah tempat Suku Wate berada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Di manapun Suku Wate berada, Kepala Suku Besar tetap satu,” tegas salah satu peserta musyawarah.
Panitia Siapkan Waktu Pelantikan
Selain membahas tata cara pemilihan, musyawarah juga menyoroti penetapan waktu pelantikan Kepala Suku yang baru. Berdasarkan hasil pembahasan, waktu pelantikan akan diputuskan dalam rapat suku adat yang dijadwalkan berlangsung di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, pada Sabtu, 8 November 2025.
Pelantikan dinilai penting untuk segera dilakukan, mengingat peran strategis Kepala Suku Besar dalam menjaga stabilitas serta menyelesaikan berbagai persoalan adat yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Musyawarah juga menyepakati agar setiap pelantikan adat ke depan dilengkapi pemberitahuan tertulis kepada pemerintah daerah, guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah.
Tiga Kepala Suku Kampung Dinyatakan Masih Bermasalah
Dalam forum tersebut juga mengemuka adanya tiga Kepala Suku Kampung yang bermasalah, yakni dari wilayah Waharia, Samabusa, dan Nifasi. Persoalan muncul akibat saling klaim wilayah yang dipicu oleh aktivitas penambangan emas di kawasan Musairo.
Kuasa hukum adat telah melakukan sejumlah pertemuan untuk mencari solusi, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan final. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya Kepala Suku Besar definitif — karena saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang belum memiliki legitimasi penuh secara adat.
Oleh sebab itu, masyarakat adat berharap pelantikan Kepala Suku Besar Wate dapat segera digelar untuk memulihkan stabilitas adat dan memperkuat posisi hukum dalam menyelesaikan sengketa.
Rencananya, pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilaksanakan pada 20 November 2025, namun kepastian jadwal masih menunggu hasil rapat adat yang akan digelar pada Sabtu, 8 November 2025 di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei. (ing elsa)
Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Direncanakan 20 November, Digelar dengan Prosesi Adat
Prosesi Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Digelar pada 20 November 2025
Sementara itu prosesi pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilakukan melalui upacara adat penuh makna yang melibatkan para tua-tua adat dari 10 kampung di wilayah hukum adat Suku Wate.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pelaksana Musyawarah Adat Daud Monei usai rapat koordinasi di Nabire, Kamis (6/11/2025).
Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa pelantikan Kepala Suku Besar akan dilaksanakan sepenuhnya secara adat, sesuai dengan tatanan dan ritual Suku Wate yang diwariskan turun-temurun.
“Tanggal 20 November nanti kita akan melaksanakan pelantikan secara adat. Prosesi adat ini akan dipimpin langsung oleh para tua-tua adat dari 10 kampung hukum adat Suku Wate,” ujar salah satu panitia.
Menurut panitia, pelantikan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian proses pemilihan yang juga dilakukan berdasarkan mekanisme adat. Proses perekrutan, pencalonan, hingga pemilihan Kepala Suku Besar seluruhnya dilakukan melalui musyawarah adat dan partisipasi masyarakat.
“Semua prosesnya dilakukan secara adat. Masyarakat menunjuk tokoh-tokoh mereka, dan kami panitia melaksanakan pemilihan secara langsung. Ini adalah keputusan adat yang sah,” tambahnya.
Sementara itu, untuk urusan administratif dan pengakuan secara pemerintahan, panitia menyebut akan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Secara pemerintahan, proses administrasi tetap berjalan. Tapi pelantikan secara adat akan dilakukan lebih dulu,” jelasnya.
Pelaksanaan kegiatan pemilihan dan pelantikan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan dukungan dana sebesar Rp500 juta.
Dalam kesempatan tersebut, panitia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan penuh terhadap pelestarian adat dan tradisi lokal.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan ini,” ujar panitia.
Pelantikan Kepala Suku Besar Wate rencananya akan dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, MRP Papua Tengah, DPRD, TNI–Polri, serta para kepala suku terdekat dari wilayah pesisir dan pegunungan.
Untuk lokasi pelantikan, panitia menyebutkan bahwa tempat upacara adat masih akan ditentukan melalui rapat teknis yang dijadwalkan pada Sabtu, 8 November 2025, dengan mempertimbangkan jarak, kesiapan lokasi, dan jumlah undangan yang hadir.
“Tempat pelantikan akan kami tetapkan pada Sabtu nanti setelah perhitungan teknis. Hasilnya akan segera kami umumkan,” pungkas Daud Monei.(ing elsa) / Martika Edison Siliwanginews.net / Jurnalis Media Indonesia
