PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
GINEWSTV INVESTIGASI.COM
Pangkalpinang — Polemik proyek pembangunan lantai 4 RSUD Depati Hamzah kembali memanas. Setelah ramai diberitakan media lokal hingga nasional, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung kini mempertanyakan keseriusan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menanggapi dugaan penyimpangan material pada proyek kesehatan yang menggunakan anggaran negara. Selasa (2/12/2025).
Isu yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan pipa PVC non-SNI pada pipa pembuangan limbah/saluran WC bangunan. Jika terbukti, hal ini bukan hanya melanggar ketentuan teknis konstruksi, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap proyek infrastruktur publik wajib menggunakan material yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Awak media telah berulang kali mencoba mendapatkan konfirmasi dari dr. Dela, Direktur RSUD Depati Hamzah. Namun, ia tak pernah dapat ditemui di rumah sakit maupun merespons panggilan dan pesan WhatsApp. Sikap diam ini menimbulkan penilaian bahwa pihak RSUD tidak menjalankan prinsip keterbukaan publik sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Karena tidak mendapatkan jawaban dari pihak RSUD, awak media kemudian menghubungi Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin. Saat dikonfirmasi pertama kali, beliau memberikan respon cepat melalui WhatsApp:
“Waalkmslm, siap, nanti kami periksa. Terima kasih masukannya,” balas Wali Kota.
Namun, sudah satu minggu lalau Tim awak media konfirmasi lagi ke pak wali kota Prof .saparudin namun jawabnya silahkan menghubungi dr. Tambrin beliau bisa menjelaskan itu jawaban pak wali kota
Maka Tim awak media langsung konfirmasi ke dr. Tambrin selaku plt Diskes kota Pangkalpinang , sesuai dengan arahan atau jawaban dari pak wali kota pangkalpinang , namun di sayangkan sampai saat ini belum ada jawaban penjelasan dari Dr.Tambrin sesuai dengan arahan dari pak wali kota Pangkalpinang.
Masyarakat Bangka Belitung kini mendesak agar pemerintah kota segera menyampaikan perkembangan terbaru secara terbuka. SYM, salah satu warga yang aktif mengawasi pembangunan fasilitas umum, menegaskan bahwa pihaknya hanya menginginkan kualitas bangunan yang benar-benar kuat dan aman. Ia mengingatkan bahwa beberapa bangunan RSUD sebelumnya terlihat mengalami retakan pada bagian luar, sehingga proyek lantai 4 jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu.
Proyek yang menggunakan APBD/DAK Tahun 2025 ini wajib diawasi ketat agar tidak terjadi pelanggaran pengadaan barang/jasa, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021.
Setelah mendapat arahan dari prof saparudin , sehingga Tim awak media lansung konfirmasi dan menunggu jawaban dari dr. Tambrin selaku plt .kadis kesehatan kota Pangkalpinang, namun sudah berapa jam awak menunggu jawabannya sehingga tidak ada jawaban maka berita ini dipublikasikan.
Tambah SYM berkata tegas:
“Kami menunggu jawaban. Pemerintah harus bicara, bukan diam. Ini soal keterbukaan publik sehingga kami ingin pembangunan proyek RSUD Depati Hamzah kwalitas yang baik.dalam pengunaan material tersebut.
GINEWSTV INVESTIGASI.COM.(MFD & TIM)
