Berita  

Sumut–Aceh Diduga Akibat Pembabatan Hutan: “Rahmad Sukendar Desak Pemerintah Sikat PT. Toba Pulp Jika Terbukti ?!”

Sumut – Bencana banjir bandang yang menghancurkan wilayah Sumatera Utara dan Aceh kembali membuka luka lama: massifnya kerusakan hutan akibat aktivitas industri. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengeluarkan pernyataan keras dan menantang pemerintah untuk tidak takut menindak perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pemicu utama rusaknya ekosistem.

Rahmad mengatakan bahwa berbagai laporan yang masuk dari masyarakat menunjukkan pola kerusakan hutan yang tidak wajar. Aktivitas penebangan kayu dan pembukaan kawasan hutan disebut-sebut berkaitan dengan operasional PT Toba Pulp, perusahaan besar yang selama ini menguasai lahan kehutanan di Sumatera Utara.

“Banjir bandang ini bukan bencana alam biasa. Ini akibat ulah manusia. Banyak laporan yang menyebut penebangan kayu dilakukan secara brutal, dan itu merusak daya dukung lingkungan. Pemerintah jangan hanya diam melihat rakyat menjadi korban,” tegas Rahmad.

Ia menilai bahwa kejadian ini adalah tamparan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah yang selama ini dianggap lemah dalam pengawasan, bahkan terkesan memberikan karpet merah kepada pelaku industri kehutanan.

“Kalau benar ada perusahaan seperti PT Toba Pulp yang berperan dalam kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir bandang, pemerintah harus berani bertindak. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum,” ujarnya. Kamis (4/12/25)

Rahmad menegaskan bahwa negara wajib turun tangan segera. Investigasi, audit lingkungan, hingga langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Menurutnya, keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan segelintir korporasi.

“Ini momentum untuk membuktikan bahwa pemerintah serius melindungi rakyat. Jangan tunggu korban berikutnya. Sikat habis siapa pun yang terlibat dalam perusakan hutan,” pungkasnya.

Rahmad juga memastikan bahwa BPI KPNPA RI akan terus memantau, mengumpulkan data, dan mendorong proses hukum terhadap seluruh pihak yang diduga merusak lingkungan.

“Cukup sudah rakyat jadi korban. Saatnya hentikan mafia kehutanan yang bermain di balik bencana,” tutupnya.

(*)