JAKARTA — Global Investigasi News.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di DPR RI. Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan di Senayan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Menurut Andi Iwan Darmawan Aras, percepatan penyediaan hunian tetap menjadi langkah strategis agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Ia menilai, tanpa kepastian hunian, proses pemulihan sosial dan ekonomi warga akan berjalan lambat.
Kader partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan, penyediaan huntap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan siap bangun.
“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi.
Selain pembangunan hunian tetap, ia menjelaskan bahwa rumah warga dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat ditangani melalui berbagai skema bantuan yang telah tersedia.
Skema tersebut mencakup program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.
Dalam kesempatan yang sama, politisi Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu juga menyoroti pentingnya efisiensi pembangunan rumah pascabencana. Ia mendorong pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di lokasi terdampak, seperti kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material bangunan.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menekankan peran krusial Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa musim penghujan baru memasuki tahap awal sehingga potensi bencana susulan masih cukup tinggi.
“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya.
(Ben/Him)
