Martapura, OKU Timur, Sumsel — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang OKU Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten OKU Timur, Senin (19/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik dan penyampaian aspirasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Timur di berbagai sektor pelayanan publik.
Ketua HMI Cabang OKU Timur, Nur Fitria, mengatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih serius meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan.
“Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” ujar Nur Fitria di sela-sela aksi.
Dalam pelaksanaannya, aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan. Hal itu dipicu oleh miskomunikasi terkait izin dan lokasi penyampaian aspirasi. Massa aksi bersikeras untuk memasuki halaman Kantor DPRD, namun mendapat penolakan dari petugas.
Salah seorang pejabat Kepolisian dari Polres OKU Timur menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dilakukan karena pemberitahuan aksi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemberitahuan kegiatan aksi seharusnya disampaikan paling lambat 3×24 jam sebelum pelaksanaan. Karena tidak memenuhi aturan tersebut, maka massa tidak diperkenankan memasuki area lapangan kantor DPRD,” jelasnya.
Perdebatan sempat terjadi antara massa aksi dan aparat keamanan. Namun situasi berhasil dikendalikan, dan aksi tetap berlangsung secara kondusif. Pada akhirnya, Bupati OKU Timur turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh HMI Cabang OKU Timur.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur, di antaranya mendesak penyempurnaan kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga menuntut evaluasi Mall Pelayanan Publik yang dinilai belum berjalan efektif.
Selain itu, HMI meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan proyek Gedung Sport Center (GSC) OKU Timur yang mangkrak dan tidak menjadikannya sebagai ladang korupsi. Mereka juga menuntut pembangunan perpustakaan daerah di wilayah Belitang serta peningkatan pendampingan terhadap siswa, menyusul adanya kasus siswa positif pengguna narkoba di salah satu sekolah di OKU Timur.
Di bidang kesehatan, HMI menyoroti profesionalitas pelayanan kesehatan yang dinilai belum sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mereka menyinggung adanya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di depan salah satu puskesmas karena kantor dalam keadaan kosong saat jam kerja.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti maraknya klub malam di OKU Timur, meningkatnya kasus HIV yang bertambah 12 orang per Juni 2025, serta mendesak penyediaan tempat rehabilitasi bagi masyarakat yang dinyatakan positif pengguna narkoba.
Pada sektor sosial dan ekonomi, HMI menuntut pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap dugaan pungutan liar oleh oknum perangkat desa dalam penyaluran bantuan sosial, memastikan penyaluran BLT Dana Desa tepat sasaran, serta menghidupkan kembali peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
HMI juga meminta perhatian khusus bagi petani dan pembudidaya ikan yang terdampak banjir. Menurut mereka, sektor pertanian dan perikanan telah membawa nama baik OKU Timur di tingkat nasional dengan predikat swasembada pangan dan julukan Kampung Patin.
Aksi unjuk rasa tersebut ditutup dengan penyampaian komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh HMI Cabang OKU Timur sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
