Jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan kelangsungan pemerintahan yang sah di bawah Presiden Republik Indonesia.
Rahmad menekankan bahwa sejak awal berdirinya BPI KPNPA RI, pihaknya konsisten berada di garis depan mendukung Polri sebagai Bhayangkara Negara yang telah teruji dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, politik, dan keamanan nasional.
“Polri bukan hanya alat penegak hukum, tetapi penjaga utama stabilitas negara. Tanpa Polri yang kuat, negara akan rapuh. Karena itu, segala bentuk upaya pelemahan terhadap Polri, baik melalui opini sesat, tekanan politik, maupun narasi delegitimasi, harus dihentikan,” tegas Rahmad Sukendar, Senin (26/1/26).
Dia menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan nasional tetap kondusif demi keberlangsungan pembangunan dan kepentingan rakyat.
Rahmad juga mengingatkan bahwa kritik terhadap Polri harus disampaikan secara objektif, konstruktif, dan berdasarkan hukum, bukan dijadikan alat untuk menyerang institusi secara membabi buta yang justru berpotensi merusak kepercayaan publik
“BPI KPNPA RI mendukung penegakan hukum yang tegas dan bersih. Jika ada oknum, silakan diproses sesuai hukum. Namun jangan menggeneralisasi dan menjatuhkan marwah institusi Polri secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Rahmad, Polri telah membuktikan perannya dalam menjaga pemilu, mengamankan agenda nasional, serta melindungi masyarakat dari ancaman disintegrasi bangsa.
“Polri adalah mitra strategis pemerintah dan rakyat. Maka memperkuat Polri berarti memperkuat negara. Melemahkan Polri sama dengan membuka celah bagi kekacauan dan instabilitas nasional,” pungkasnya.
(*)
