Banyuwangi – Puluhan warga Dusun Krajan 1 menggelar aksi demo di depan kantor Desa Tegalsari pada Rabu, 21 Mei 2025. Mereka menuntut kejelasan dan transparansi terkait dugaan kecurangan dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, Rabu (7/5) lalu.
Pemerintah desa, bersama Camat, Polsek, Kodim, dan panitia seleksi calon kepala dusun hadir dalam mediasi untuk menanggapi tuduhan tersebut. Dalam surat pernyataan resmi, ketua panitia, Erji Elyslamanto, menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam pembuatan atau pembocoran soal ujian. Ia menyebutkan bahwa Ketua panitia adalah pihak yang membuat soal dan membocorkan informasi kepada salah satu bakal calon, Muh Asyharuddin.
Surat pernyataan ini dibuat untuk menanggapi aduan dari bakal calon lainnya, Mohamad Ali Maftuhin, yang mengklaim adanya kebocoran soal ujian. “Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika ada yang tidak benar, saya siap menerima sanksi dari Kepala Desa Tegalsari,” ungkap Erji.
Kepala Desa Tegalsari, Boniran, menjelaskan bahwa panitia dibentuk tanpa campur tangan langsung dan memiliki kewenangan untuk menjalankan proses seleksi. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dan berharap proses ini dapat berlangsung adil tanpa intervensi yang merugikan.
Warga desa menuntut kejelasan dalam mekanisme pemilihan untuk memastikan bahwa semua tahap dilakukan sesuai prosedur. Mereka berharap agar langkah mediasi ini dapat menciptakan proses seleksi yang lebih transparan dan menghindari kecurigaan terhadap panitia.
“Kami meminta agar hasil seleksi dapat disampaikan dan jika perlu, dilakukan penjaringan ulang agar semua pihak merasa adil,” ujar salah satu perwakilan warga. Dengan harapan ini, diharapkan proses pemilihan kepala dusun dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak.
Supri
