GIN JATIM JEMBER
28/08/2025
Surabaya, inilah berita – Berbagai isu pungutan hingga dugaan pungli kerap mencuat, meski Dinas Pendidikan Jawa Timur telah berulang kali menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola yang bersih.
Polemik pungli yang terlontar kembali menjadi sorotan publik, khususnya ketika tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) digelar setiap tahun.
Munculnya isu liar soal darurat pungli di Jawa Timur membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar diskusi publik bertajuk “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja, Penegasan Zero Pungli Dinas Pendidikan Jawa Timur” pada Kamis (28/08/25).
Acara ini menghadirkan Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, Pemerhati Masyarakat, DR. Basa Alim Tualeka, Tokoh Masyarakat Madura, Mat Mochtar serta Ketua Forum Komunikasi Ketua Komite SMA/SMK se-Jawa Timur (FKKS Jatim), Kunjung Wahyudi, dihadiri pula sejumlah aktivis pendidikan dan masyarakat sipil.
Dalam paparannya, Heru Satriyo menegaskan bahwa kondisi Jawa Timur dalam hal tata kelola pendidikan masih berada pada jalur yang benar. Ia juga menepis isu nasional soal gejolak aksi massa di Kabupaten Pati yang coba ditarik ke wilayah Jatim.
Senada, diucapkan tokoh Madura, Mat Mochtar mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam isu provokatif yang bisa mengganggu harmoni sosial di Jawa Timur.
menjaga kondusifitas adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan di provinsi berpenduduk lebih dari 42 juta jiwa itu.
Diskusi publik ini ditutup dengan deklarasi Pernyataan Sikap MAKI Jatim. Yang menegaskan dukungan terhadap stabilitas Jawa Timur serta menolak segala bentuk demonstrasi yang bertujuan menurunkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menekankan lima poin besar:
- Menjaga stabilitas dan kondusifitas. Mereka mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan menolak provokasi maupun ujaran kebencian.
- Mendorong pemerintahan bersih. Transparansi, bebas korupsi, serta pengawasan publik terhadap dana hibah, bansos, dan APBD menjadi tuntutan utama.
- Menolak demo politik. Gerakan massa yang bertujuan menjatuhkan kepala daerah dinilai kontraproduktif, inkonstitusional, dan hanya merugikan rakyat.
- Aspirasi rakyat kecil. Pemerintah diminta memberi perhatian serius pada harga kebutuhan pokok, pendidikan terjangkau, kesehatan berkualitas, hingga penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren.
- Menjaga persatuan. Mereka menyerukan masyarakat Jatim untuk menolak politisasi SARA dan memperkuat kerukunan antaragama, antarsuku, dan antargolongan.
“Demo adalah hak demokratis, tetapi harus membawa solusi, bukan menciptakan konflik dan kekacauan,” tegas Heru Satriyo.
Sebagai provinsi besar sekaligus pusat ekonomi, pendidikan, dan pesantren, Jawa Timur dipandang sangat strategis. MAKI menilai, jika kondisi sosial-politik Jatim tidak kondusif, pembangunan akan terhambat dan rakyat yang paling dirugikan.
Di akhir diskusi, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat menyuarakan tekadnya:
“Kami mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif. Kami menolak segala bentuk demo yang bertujuan menurunkan Gubernur Khofifah. Kami berdiri untuk persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat pungkasnya
maski
