Berita  

“Isu Tutupnya SIMDA/SIPD Bikin Resah, Kontraktor Hingga Bendahara OPD Angkat Suara ?!”

Pulang Pisau – Global Investigasinews, Ramai keluhan muncul dari kalangan kontraktor, pemborong, hingga sejumlah bendahara dan PPTK kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulang Pisau. Mereka mengaku terdampak isu penutupan aplikasi SIMDA dan SIPD yang disebut-sebut menjadi penyebab tertundanya pencairan anggaran.

Isu ini berkembang cepat di lapangan. Para pelaku jasa konstruksi mempertanyakan nasib proyek yang sudah berjalan, sementara sebagian bendahara OPD merasa khawatir kegiatan tidak bisa dilanjutkan karena anggaran disebut belum dapat dicairkan.

“Kalau SIMDA atau SIPD tutup, bagaimana kegiatan bisa jalan? Kami sudah kerja, tapi pencairan tertunda. Ini yang jadi pertanyaan kami,” ungkap salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya.

Keresahan tersebut memunculkan asumsi bahwa BKAD kerap menutup sistem tanpa pemberitahuan. Kondisi ini dinilai bisa menghambat pelaksanaan program, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pulang Pisau, Ferdinand Yakob, memberikan klarifikasi, Sabtu 13 September 2025. Ia menegaskan bahwa informasi tentang “seringnya penutupan” sistem tidak sepenuhnya benar.

“Permasalahan utama sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh OPD yang belum siap menindaklanjuti langkah setelah penutupan SIPD dalam proses APBD-P. Hal ini mengakibatkan input data menjadi kurang tepat. Selain itu, koordinasi internal OPD yang masih lemah membuat pembetulan inputan harus dilakukan setelah SIPD ditutup, sehingga justru merugikan OPD yang sebenarnya sudah melaksanakan tugas dengan benar,” jelas Ferdinand.

Menurutnya, penutupan sistem, jika memang dilakukan, selalu disertai pemberitahuan resmi. Hambatan yang terjadi justru lebih sering berasal dari kesalahan input data, penyempurnaan anggaran, atau kurangnya koordinasi internal OPD.

Ferdinand berharap, ke depan PA, KPA, PPTK, bendahara, dan admin SIPD di tiap OPD lebih proaktif berkoordinasi dengan BKAD. “Kami selalu terbuka untuk komunikasi. Dengan koordinasi yang baik, pencairan maupun kegiatan tidak akan terganggu,” pungkasnya.(Romi)