Hal-Sel – Sejumlah tanah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang selama ini digunakan untuk kepentingan umum, kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum pegawai dalam praktik mafia tanah yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, Bupati diharapkan tidak hanya diam saja, melainkan harus segera mengambil langkah tegas dan mengusut tuntas kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah 23/9/2025.
Lahan-lahan strategis yang menjadi perhatian tersebut antara lain adalah pembebasan lahan untuk panjang landasan pacu bandara yang selama inimenjadi sorotan publik. Namun, kabar yang beredar adanya “tangan-tangan kotor” yang sengaja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lahan-lahan di sepanjang kantor DPRD Halmahera Selatan juga diduga tidak luput dari permainan mafia tanah yang melibatkan oknum tertentu. Bahkan, sepanjang jalan baru dari Tomori hingga Di mandaong di depan Hotel Buana Lipu juga dikabarkan menjadi objek sengketa.
Fenomena ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat, karena menghalangi aktifitas saat jalan dipalang dan juga mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Halmahera Selatan. Dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai tidak hanya menjadi masalah birokrasi, tetapi juga masalah moral dan etika yang harus segera dituntaskan. Masyarakat pun menuntut transparansi dan keadilan agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Bupati Halmahera Selatan sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nama baik pemerintahannya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, desakan agar Bupati segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum pegawai yang bermain kotor menjadi sangat penting. Bupati tidak boleh ragu untuk menindak siapa pun yang terbukti terlibat, bahkan jika itu adalah keluarga atau orang dekatnya sendiri. Hal ini penting agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Halmahera Selatan.
Permasalahan ini tidak hanya mencoreng citra Pemda, namun juga secara langsung menempatkan posisi Bupati dalam sorotan tajam masyarakat. Banyak yang menilai jika Bupati tidak segera mengambil tindakan, maka akan ada asumsi bahwa pemerintah daerah terkesan membiarkan praktik korupsi dan mafia tanah ini terjadi di wilayahnya. Sebaliknya, jika Bupati mampu menunjukkan keberanian dan integritas dengan mengusut kasus ini secara tuntas, maka hal itu akan menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan praktik kotor lainnya.
Selain itu, peran serta masyarakat dan lembaga pengawas juga sangat diperlukan dalam mengawal proses penyelidikan dan penindakan terhadap mafia tanah ini. Masyarakat harus didorong untuk aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan lahan atau praktek korupsi yang mereka temukan, sementara lembaga pengawas seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian harus bekerja secara profesional dan transparan agar hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menghadapi persoalan ini, komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dengan masyarakat harus terus dibangun. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa diabaikan dan semakin jauh dari akses informasi yang benar. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan semakin kuat dan dukungan publik untuk pemberantasan mafia tanah bisa terwujud.
Pada akhirnya, kasus dugaan mafia tanah di Halmahera Selatan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Bupati sebagai pemimpin harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang berani dan tegas dalam menangani oknum-oknum yang mencoba merusak tatanan pemerintahan dan merugikan masyarakat. Jangan biarkan nama baik Pemda dan Bupati tercoreng oleh praktik mafia tanah yang tidak hanya merusak ekonomi lokal tetapi juga mengancam stabilitas sosial di Kabupaten Halmahera Selatan.
Masyarakat Halsel menunggu bukti nyata dari Bupati untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan semakin sulit untuk diselesaikan. Sudah saatnya bagi Pemda Halsel menunjukkan komitmen dan integritasnya demi masa depan daerah yang lebih baik dan bersih dari praktik kotor mafia tanah (LM.Tahapary).
