Mandailing Natal 25/09/2025 Global Investigasi News.com
Konflik Agraria di wilayah sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan PT PN IV KEBUN TIMUR MANDAILING NATAL harapkan kehadiran Pemerintah jangan untuk benar benar ada ditengah permasalahan.
Anggota Dewan dari Partai Demokrat Muharuddin Umpan juga salah seorang tokoh masyarakat Batahan berharap kepada Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution. SH untuk menyegerakan penyelesaian konflik Agraria khusus di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
Dimana lahan masyarakat sekitar perusahaan semua bermasalah baik lahan Plasma Profit sharing yang masih kurang salah satu contoh Desa Batu Sondat dibawah naungan Koperasi SETIA ABADI dan SHP yang diterima juga perlu di audit,
Begitu juga dengan Lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Desa Batahan I yang sudah dikuasai dan diusahai oleh Perusahaan BUMN Plat Merah “PT PN IV KEBUN TIMUR” Mandailing Natal Sumatera Utara.
Lahan Usaha 2 milik warga program pemerintah Transmigrasi Batahan IV, dan Lahan Usaha 2 milik masyarakat Desa Kapas I Kecamatan Batahan dimana lahan mereka diserobot dan diakui oleh pihak perusahaan belasan tahun lamanya namun hingga saat ini tak kunjung dikembalikan kepada masyarakat.
Muharuddin Umpan berharap kepada Bupati Madina jangan hadir seperti Damkar..! pada awak media Gi news, dan anggota DPRD ini juga tegaskan bahwa izin yang diberikan kepada pihak perusahaan adalah seluas ± 2800 ha, ada kelebihan luasan yang mereka kuasai, sejak tahun 2007 kehadiran perusahaan ini hingga 2025 belum miliki HGU, sudah seharusnya Pemda Madina ambil tindakan tegas, stop permohonan izin HGU.
Muharuddin Umpan juga jika Pemda mau, untuk ambil alih lahan ini dan jadi kan BUMD maka pendapatan daerah jelas bertambah, namun ada tidak keberanian Pemda untuk eksekusi lahan yang jelas bermasalah tak miliki HGU belasan tahun (MO).
