Berita  

“GMNI Lebak Soroti Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Rp. 29,36 Miliar, Dinilai Lampaui Anggaran Jalan Rusak ?!”

LEBAK, Global investigasi News.

1 Februari 2026 — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lebak mengkritik keras alokasi anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lebak yang mencapai Rp29,36 miliar. GMNI menilai angka tersebut tidak wajar dan mencederai urgensi kepentingan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur.

Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Advokasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Lebak, Rojai, menyatakan bahwa DPRD Lebak terkesan lebih mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Menurutnya, besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut berbanding terbalik dengan semangat efisiensi yang kerap didengungkan pemerintah.

“Kami menganalisis bahwa DPRD Lebak saat ini tidak pro terhadap kepentingan dan kegelisahan rakyat. Di tengah upaya efisiensi anggaran, DPRD justru mengalokasikan Rp29,36 miliar hanya untuk perjalanan dinas. Ini sangat tidak wajar,” ujar Rojai dalam keterangan resminya, Minggu (1/2/2026).

GMNI Lebak menyoroti adanya ketimpangan yang mencolok antara biaya operasional dewan dengan pembangunan fisik. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk perbaikan ruas jalan rusak yang bersifat mendesak hanya dialokasikan sebesar Rp20 miliar, jauh di bawah anggaran perjalanan dinas.

“Kami menilai ini tidak sejalan dengan fungsi DPRD sebagai jembatan aspirasi rakyat. Sangat ironis ketika anggaran pembangunan akses jalan vital hanya Rp20 miliar, sementara dewan justru terkesan berfoya-foya dengan anggaran perjalanan dinas,” tambah Rojai.

Lebih lanjut, DPC GMNI Lebak mengecam kebijakan tersebut dan menuntut agar DPRD kembali kepada khittahnya sebagai pilar kesejahteraan rakyat, bukan justru mempolitisasi anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Bagaimana Kabupaten Lebak bisa maju jika dalam perumusan kebijakan saja terjadi ketimpangan yang luar biasa? Kami mempertanyakan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD selama ini. GMNI akan tetap konsisten mengawal agar kebijakan Pemkab dan DPRD Lebak benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

(SAHRAN).